Ketua Umum Suluh Kebangsaan Mahfud MD menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses Pemilu 2019. Hal ini disampaikan Mahfud MD setelah melakukan pengecekan langsung ke KPU khususnya dalam memasukkan salinan C1 ke situng KPU.
“Setelah kami datang, kami menemukan, tak mungkin (KPU) kalau mau ada rekayasa terstruktur,” ujar Mahfud MD seusai bertemu pimpinan KPU di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Mahfud mengatakan, kesalahan entry datasalinan C1 yang dilakukan oleh petugas KPU hanya 101 data C1 dari 214.366 data C1 yang masuk ke Situng KPU. Mahfud merujuk pada data C1 yang masuk hingga Rabu, pukul 17.15 WIB.
Jika dipersentasikan, maka jumlah kesalahannya hanya 0,0004 persen atau terjadi satu kesalahan dalam setiap entry2.500 data C1.
“Dari situ kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen. Berarti ada 1 berbanding 2.500 TPS. Dari situ menjadi tak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Gak mungkin ada kesengajaan,” kata Mahfud.
Apalagi, kata Mahfud, dari 101 kesalahanentry data C1, terdapat 24 yang merupakan laporan masyarakat dan 77 merupakan temuan KPU sendiri. KPU melakukan koreksi terhadap semua kesalahan tersebut.
“Yang 101 itu 24 di antaranya laporan masyarakat yang selebihnya ditemukan KPU sendiri. Dikoreksi sendiri karena ditemukan sendiri di mana masyarakat tidak tahu kebenaranya,” ungkap dia.
Tak hanya itu, lanjut Mahfud, 101 kesalahan entry data C1 tidak hanya menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lain. Menurut dia, kesalahan tersebut sama-sama menguntungkan dan merugikan kedua paslon.
“Tak mungkin juga ada pemalsuan-pemalsuan yang bisa lolos karena form C1 banyak, paslon punya, KPU punya, saksi punya. Kalau ada yang palsu, semua pasti ketahuan. Jadi jangan ribut seakan-akan KPU sudah lakukan rekayasa TSM,” tutur dia.
Mahfud juga mengaku dirinya sudah melihat langsung server pengelolaan data C1 yang berada di KPU. Menurut dia, tidak benar jika dikatakan server berada di Singapura dan dioperasikan oleh orang asing.
“Kami tadi melihat sendiri bahwa serverpengolahan data itu ada di sini (KPU). Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua, nggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoax,” pungkas Mahfud. (BeritaSatu.com)
